[BEGIN TRANSMISSION]

Tanganku pegal. Bukan karena menulis, tapi karena seharian membolak-balik berkas PK (Peninjauan Kembali) untuk kasus tanah Pak Warso di Tangerang. Berkas setebal bantal ini isinya cuma satu… Hanya sebuah bukti kekalahan.

Semakin lama aku mengamati tumpukan kertas ini, akta tanah zaman Belanda, surat girik yang tintanya sudah pudar, sampai putusan pengadilan yang stempelnya masih basah… Semakin dipaksa dibuatnya aku menelan pil pahit yang bikin ulu hati perih ini.

Kita ini… aku, kau, dan seluruh anak-anak hukum yang baru lulus dengan toga necis itu… kita semua dibesarkan dalam sebuah ilusi yang bentukannya raksasa.

Sejak kecil, ibu kita, guru kita, dosen kita, membacakan dongeng pengantar tidur. Mereka bilang: “Hutapea, jadilah orang baik. Kebaikan pasti menang. Kejahatan pasti hancur. Hukum itu timbangan Tuhan di dunia.”

Hah.

Malam ini, di bawah lampu yang kedap-kedip mau mati ini, aku berani bilang bahwa Realitas material itu menertawakan dongeng.

Aku ingat betul tahun 90-an. Waktu aku itu masih jadi junior partner di firma hukum elit di Sudirman. Jas aku harganya bisa dibuatnya beli motor. Klien aku? Wohh para konglo properti yang mau “membersihkan” lahan kumuh buat dibikinnya apartemen mewah dan angkuh itu. Waktu itu, tugasku gampang. Cari celah. Cari cacat administrasi sekecil apapun dari surat tanah warga kampung. Kalau nggak ketemu? Apa boleh buat dibikinlah.

Dan ketika buldozer itu meratakan rumah-rumah semi permanen, ketika ibu-ibu menjerit histeris sambil memeluk tiang rumahnya… besoknya koran-koran menulis apa? Apakah klienku disebut “Penjahat”? Tidak. Yang ada klienku disebutnya “Bapak Pembangunan”. Disebutnya sebuah visioner yang sedang menata kota menjadi dibuatnya modern. Sementara warga yang bertahan, yang cuma mau mempertahankan atap buat anak-anaknya tidur, disebut apa? “Penyerobot lahan”. “Penenun kekumuhan”. “Penghambat investasi”.

Di situlah aku sadar dibikinnya. “Baik” dan “Jahat” itu bukanlah kategori moral, Kawan. Omong kosong semua itu. “Baik” dan “Jahat” itu kategori politis. Label stiker yang ditempelkan oleh Pemenang Perang…

Sejarah, pada hakikatnya, adalah narasi yang ditulis oleh para penakluk. Sang Jenderal yang justru membantai ribuan orang demi kekuasaan, dia akan masuk buku sejarah SD sebagaimana “Penyelamat Negara”. Patungnya berdiri gagah di alun-alun. Sementara petani yang mengangkat cangkul karena sawahnya dirampas, akan dicatatnya di BAP polisi sebagai “Provokator” atau “Separatis”.

Kebaikan dan kejahatan malah menjadi relatif, tergantung siapa yang memegang pena untuk menulis sejarah, dan siapa yang memegang pedang untuk membungkam yang protes.

Dan kontradiksi ini… ah, ini yang paling bikin aku mau muntah dibuatnya tiap kali sidang.

Coba kau lihat sekeliling. Buka matamu. Siapa yang hidup enak? Aku kenal banyak bajingan tengik. Koruptor bansos yang makan duit jatah beras orang miskin. Bos tambang yang bikin sungai jadi racun. Pejabat yang tanda tangannya seharga mobil Alphard. Apakah mereka mati tersambar petir seperti di sinetron azab? Tidak. Mereka hidup lebih lama. Sangat lama. Kulit mereka mulus karena perawatan mahal. Mereka dihormati, dipanggil “Bapak Terhormat”, duduk di kursi VIP, dan kalau mati nanti… mereka mati tenang di ranjang rumah sakit paling mahal di Singapura, dikelilingi anak cucunya, dan dimakamkan dengan tembakan salvo kehormatan.

Di sisi lain, aku lihat klien-klienku di LBH ini. Orang-orang “baik”. Pak Warso yang jujur, yang nggak pernah nyuri singkong tetangga seumur hidupnya. Aktivis lingkungan yang cuma mau mata air desanya nggak kering. Mahasiswa yang cuma modal toa dan keberanian. Apa nasib mereka? Mereka menderita, Kawan. Mereka dikriminalisasi oleh para aparat yang gajinya dibayar dari pajak mereka sendiri. Mereka dituduh makar, dituduh mencemarkan nama baik. Mereka mati muda karena stres, karena serangan jantung di dalam sel, atau “hilang” dengan begitu saja.

Alam semesta ini sepertinya buta huruf. Tidak bisa dibacanya kitab moralitas yang kita agung-agungkan itu. Bahkan langit pun rasanya diam saja melihat orang jujur hancur dan orang jahat makmur tenram.

Jadi, kalau malam ini ada mahasiswa hukum magang yang datang ke mejaku dan bertanya dengan mata berbinar: “Bang Hutapea, bagaimana caranya menegakkan keadilan dan kebenaran?”

Rasanya ingin kulempar berkas ini ke mukanya. Bukan karena aku benci dia orang. Tapi karena kasihan aku. Belum tahu dia kalau sedang berjalan masuk ke dalam labirin yang dirancang untuk memakan orang-orang macam dia itu.

(Hutapea berhenti menulis. Dia menatap ujung penanya yang tintanya mulai meleber di kertas murah itu. Napasnya terdengar berat di ruangan yang sunyi).

(Hutapea membalik halaman buku catatannya. Kertas itu berbunyi krek pelan, suara kertas tua yang kering. Dia menghela napas panjang, matanya menerawang ke tumpukan buku “KUHP” dan “KUH Perdata” yang covernya sudah terkelupas di ujung meja. Dia melanjutkan tulisannya, kali ini gerakannya lebih cepat, lebih agresif.)

Ilusi ini… dongeng pengantar tidur yang kusebut tadi… mencapai puncak kegilaannya saat kita bicara soal satu kata keramat: Hukum.

Bah. Hukum. Di fakultas dulu, dosen-dosenku yang bergelar Profesor itu bicara soal Hukum seolah-olah itu wahyu Tuhan. Mereka gambarkan Hukum sebagai Dewi Themis—perempuan mata tertutup yang pegang timbangan dan pedang. Katanya: “Hukum itu buta. Dia tidak melihat siapa yang diadili. Dia objektif. Dia netral.”

Itu kepalsuan terbesar dari semuanya, Lae. Bohong besar itu.

Setelah tiga puluh tahun aku makan asam garam di ruang sidang… Dari yang AC-nya dingin di Pengadilan Niaga sampai yang kipas anginnya mati di Pengadilan Negeri pelosok. Berani aku bersaksi, dalam praktik materialnya, Hukum itu bukan alat keadilan. Hukum adalah alat kekuasaan.

Hukum itu naskah drama. Dan coba kau tebak siapa penulis naskahnya? Bukan Pak Warso. Bukan buruh pabrik. Bukan pedagang asongan. Naskah itu ditulis oleh mereka yang duduk di gedung parlemen sana, yang ongkos kampanyenya dibayari oleh cukong. Jadi jangan heran kalau isi naskahnya, pasal-pasalnya jelas dirancang untuk mengamankan properti mereka, aset mereka, kepentingan mereka.

Kau mau bukti? Gampang. Ambil contoh yang sering bikin aku nggak bisa tidur.

Ada seorang nenek di daerah Banyumas, namanya Nenek Minah. Kau pasti pernah dengar. Dia mencuri tiga buah kakao. Tiga biji! Harganya tidak sampai beli rokok sebatang. Dia ambil itu karenanya lapar, atau mungkin cuma gak tahu. Apa yang dilakukan Hukum yang katanya “Agung” itu? Hukum melotot tajam sama dia. Nenek itu diseret, dibentak jaksa, didudukkan di kursi pesakitan, dan divonis bersalah pakai pasal “Pencurian” yang kaku kayak besi. Nggak ada ampun. Hukum bekerja dengan efisiensi mesin pembunuh buat nenek itu.

Sekarang geser lensamu. Lihat ke gedung kaca di Thamrin sana. Ada bankir, atau direktur asuransi plat merah, yang merampok uang nasabah. Bukan tiga biji kakao, tapi Triliunan rupiah. Uang pensiunan guru, uang janda tentara. Apakah Hukum melotot sama dia? Hah! Jangan mimpi. Hukum tiba-tiba jadi rabun. Jadi sopan sekali. Pasal yang buat dipakainya itu bukan “Pencurian Biasa”, tapi pasal-pasal ekonomi yang njelimet, yang penuh celah, yang bisa diperdebatkan. Bisalah dia bayar pengacara top, bekas kawan-kawanku dulu yang tarifnya per jam pakai Dollar. Hasilnya? Vonis ringan. Hukuman percobaan. Atau malah bebas murni karena “kurang bukti”.

Dua-duanya mencuri. Tapi Hukum, dengan kemunafikannya yang busuk itu, memperlakukan mereka kayak langit dan bumi.

Kenapa? Karena Nenek Minah cuma punya badan rentanya. Dia nggak punya modal. Nggak punya dia kuasa. Sementara si Bankir? Dipunyanya kapital. Dia bagian dari kelas yang menulis aturan mainnya.

Jadi, Kawan… Keadilan di republik ini sudah lama berubah jadi barang mewah. Kayak tas Hermes. Yang cuma bisa dibeli di etalase mahal. Bukan hak yang bisa kau tuntut cuma modal KTP.

Kalau kau masuk pengadilan tanpa duit, tanpa koneksi, ibarat masuk kandang macan bawa tusuk gigi. Konyol kau dibuatnya!

(Hutapea berhenti sebentar. Tangannya sedikit gemetar menahan geram. Dia meminum air mineral hangatnya sampai tandas, seolah ingin membilas rasa pahit di mulutnya yang muncul setiap kali dia mengingat wajah-wajah hakim yang mengetuk palu seenak perutnya sendiri.)

Apakah ini berarti aku nyuruh kau menyerah? Apakah aku nulis ini supaya kau jadi sinis, jadi apatis, terus bilang: “Ah, udahlah Bang Hutapea, emang dunia udah kiamat, kita ngopi aja.”?

Tidak. Kalau kau mikir begitu, kau pengecut. Kesimpulan kayak gitu itu persis yang dimau sama para bajingan itu. Mereka mau kita putus asa. Mereka mau kita berhenti ngelawan.

Dengar baik-baik. Kepalsuan ini… ketidakadilan ini… memang nyata. Tapi ini bukan takdir Tuhan. Bukanlah hukum alam kayak matahari terbit dari timur. Ini Konstruksi Sosial. Buatan manusia. Ini semua didesain. Dan segala sesuatu yang dibangun oleh manusia, bisa diruntuhkan oleh manusia juga.

Masalahnya sekarang, kompas kita yang rusak. Kita terlalu sibuk debat soal pasal, soal legalitas, soal “hitam putih” di atas kertas. Padahal, jangkar moral kita harusnya bukan di situ.

Jangkar kita harusnya ditarik balik ke Bumi. Ke tanah becek tempat Pak Warso berdiri. Ke perut lapar anak-anak yang bapaknya di-PHK sepihak.

“Baik” dan “Jahat” di buku hukum mungkin relatif, bisa diputar-putar ahli bahasa yang cerdik itu. Tapi Penderitaan itu absolut, Lae. Kelaparan itu nyata. Perut keroncongan itu nggak bisa didebat. Penindasan itu konkret. Tanah yang dirampas itu material, ada ukurannya, ada sertifikatnya.

Di situlah kompas kita harusnya ngarah. Keadilan sejati buat aku sekarang bukan apa yang tertulis di KUHP. Persetan sama KUHP. Keadilan sejati adalah Perlawanan terhadap kondisi material yang bikin orang menderita.

Bagi Hutapea tua ini sekarang… “Baik” itu bukan soal kau rajin sembahyang atau kau ngomong sopan. “Baik” adalah tindakan nyata kau ngurangin eksploitasi orang lain. Dan “Jahat” adalah ketika kau diam. Ketika kau tau ada penindasan di depan matamu, tapi kau pilih aman, kau pilih pura-pura buta, biarpun secara hukum kau “warga negara teladan”.

Diam adalah pengkhianatan tertinggi.

(Hutapea menutup penanya dengan bunyi klik yang keras. Matanya menatap tajam ke tulisan tangannya sendiri, seolah menantang kata-kata itu untuk membuktikan diri.)

[END TRANSMISSION]
/// CONNECTION TERMINATED ///